Tupoksi

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Tugas

Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Perempuandipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangPemberdayaan Perempuan.

Pasal 23

Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Kepala SeksiPemberdayaan Perempuanmelaksanakan tugassebagai berikut:

  1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA diBidangPemberdayaan Perempuan;
  2. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di BidangPemberdayaan Perempuan;
  3. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  4. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan penarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  5. merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  6. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan penarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  7. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan penarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  10. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  11. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  12. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  13. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  14. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  15. mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  16. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai dengan wewenang Bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Anak

Tugas

Pasal24

Seksi Perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangPerlindungan anak.

Pasal25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal24, Kepala SeksiPerlindungan Anakmelaksanakan tugassebagai berikut :

  1. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di BidangPerlindungan anak;
  2. menyiapkan bahan rencana program dan RKA seksi;
  3. melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan;
  4. kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  5. melaksanakan rapat forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  6. melaksanakan rapat perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  7. melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  8. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  9. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi  dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  10. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
  11. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
  12. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Bidangperlindungan anak;
  13. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  14. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  15. mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  16. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai dengan wewenang Bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tugas

Pasal26

Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anakdipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalampenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di BidangPencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal26, Kepala SeksiPencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anakmelaksanakan tugas sebagai berikut :

  1. menyiapkan bahan dan merumuskankebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  2. menyiapkan bahan  dan menyusun rencana program dan RKA seksi;
  3. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di dalam rumah tangga, di BidangKetenagakerjaan, di dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  4. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan di Bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di Bidang ketenagakerjaan, di dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  5. menyiapkan Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Bidang  pencegahan dan penanganan korban kekerasanperempuan dan anakdi dalam rumah tangga, di BidangKetenagakerjaan, di dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  6. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di BidangPerlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak  Korban   Kekerasan   Dalam  Rumah  Tangga  di BidangKetenagakerjaan, di dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  7. penyiapan perumusan kebijakan di BidangPerlindungan Khusus Anak;
  8. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di BidangPerlindungan Khusus Anak;
  9. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di BidangPerlindungan Khusus Anak;
  10. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pemgolahan ,analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pemgolahan,analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  12. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia (human trafficking);
  13. memberikan advokasi dan perlindungan terhadap koban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  14. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  15. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  16. mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  17. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai dengan wewenang Bidang tugasnya.

BidangPemerintahan Desa

Tugas

Pasal28

BidangPemerintahan Desadipimpin oleh seorang Kepala Bidangmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di BidangKelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa.

Fungsi

Pasal29

Dalam melaksanakan  tugas  tersebut pada Pasal28, BidangPemerintahan Desamelaksanakan fungsi:

  1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di BidangKelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;
  2. pengkoordinasian penyusunan  rencana program dan RKA BidangPemerintahan Desa;
  3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di BidangKelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;
  4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di BidangKelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangKelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa;
  6. penyusunan dan pengkajian serta analisis efektivitas kelembagaan Pemerintah Desa serta pelaksanaanfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
  7. penyusunan StrukturOrganisasi, Tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
  8. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang;
  9. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;
  10. Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  11. Menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  12. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Pasal30

Kepala BidangPemerintahan Desasebagaimana dimaksud  Pasal28berkedudukan  dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal31

  1. BidangBidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud  Pasal28terdiri dari :
  2. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa;
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; dan
  4. Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.
  5. Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal inidipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa

Tugas

Pasal 32

Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desadipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas menbantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di BidangKelembagaan dan Kerjasama Pemerintah Desa.

Pasal 33

Dalam melaksankantugas  tersebut pada Pasal32, Kepala SeksiKelembagaan dan Kerjasama Antar Desa melaksanakan tugas:

  1. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di BidangKelembagaan dan Kerjasama Antar Desa;
  2. penyusunan  rencana program dan RKA seksi;
  3. menyusun     dan mengkaji serta malakukan analisis efektivitas kelembagaan Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
  4. mengajukan usulan kelembagaan pemerintahan desa sesuai hasil kajian dan analisis ke DPRD melalui Bagian Hukum sesuai mekanisme produk hukum untuk ditetapakan menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
  5. menyiapkan    bahan   dan melakukan faslitasi pelaksanaan kerjasama antar desa atau lembaga lainnya;
  6. memfasilitasi kemungkinan pemekaran desa atau pengabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;
  7. menyusun pedoman peran serta BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai wadah demokrasi di desa;
  8. menyiapkan dan menyusun kebijakan tentang penetapan status desa adat dan bukan desa adat;
  9. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  10. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  11. mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  12. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai dengan wewenang Bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Tugas

Pasal 34

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapanperumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas  tersebut pada Pasal34, Kepala SeksiPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desamelaksanakan tugas:

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di BidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  2. penyusunan  rencana program dan RKAseksi;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di BidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  4. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di BidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  5. menyiapkan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian diBidangPeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  6. melaksanakan pelatihan dan Bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, wawasan dan kemampuan manejerial Pemerintah Desa;
  7. menyusun pedoman umum dan merencanakan pemilihan Kepala Desa serentak;
  8. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan biaya pelaksanaan Pilkades serentak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah desa yang melaksanakan Pilkades;
  9. membuat dan memlihara data base Kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatan dan persiapan pelaksanan proses pilkades, membuat surat pemberitahuan  batas penyampaian laporan pertanggung-jawaban akhir masa jabatan serta fasilitasi penunjukan Pelaksana Tugas bagi Kepala Desa yang sudah habis masa jabatan sebelum pelaksanaan Pilkades;
  10. memfasilitasipenyelesaian masalah pemilihan Kepala Desadan pelantikan Kepala Desaterpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  11. menyiapkan dan menyusun pedoman dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Desa;
  12. menghimpun peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka pengembangan wawasan, pengetahuan dan kemampuan manajerial Pemerintah Desa;
  13. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  14. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  15. mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  16. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai dengan wewenang bidangtugasnya.

Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa

Tugas

Pasal36

Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangPembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pasal 37

Dalam melaksanakantugas  tersebut pada Pasal36, Kepala SeksiPembinaan Administrasi Pemerintah Desa melaksanakan tugas :

  1. penyusunan  rencana program dan RKAseksi;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
  3. menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
  4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di BidangPembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
  5. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
  6. melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  7. menyusun pedoman umum danrencana perlombaan desa dan kelurahan;
  8. memfasilitasikeikutsertaan desa lomba desa dan kelurahan pada  tingkat Provinsi dan pusat;
  9. memfasilitasi Tim Penilai Lomba Desa/ Kelurahan dalam penilaian Lomba;
  10. melaksanakaan Pelatihan /Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desayang mencakup Alokasi Dana Desa dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat;
  11. melaksanakan Pembinaan Administrasi Pertanggung-Jawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan Laporan Akhir Tahun serta laporan pengelolaan kekayaan desa;
  12. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  13. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  14. mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  15. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh Kepala Bidangsesuai dengan wewenang bidangtugasnya.

BidangPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tugas

Pasal38

BidangPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang   Kepala  Bidangmempunyai tugas   membantu  Kepala Dinas  dalammelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di BidangPembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar, SDA,  TTG  dan Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Fungsi

Pasal39

Dalam melaksanakan tugastersebut pada Pasal38, Kepala BidangPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desamenyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan  rencana program dan RKABidang;
  2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di BidangPembangunan usaha ekonomi desa dan sosial dasar, SDA, TTG dan Sarpras;
  3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di BidangPembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar, SDA, TTG dan Sarpras;
  4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di BidangPembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar, SDA, TTG dan Sarpras;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangPembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar, SDA, TTG dan Sarpras;
  6. memfasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melaksanakan pembinaan manajemen Bidang usaha ekonomi masayarakat;
  7. memfasilitasi dan mendorong pembangunan sosial dasar sesuai kebutuhan masyarakat desa;
  8. penyusunan Pedoman Pengadaan Brang dan Jasa Pemerintah Desa;
  9. penyusunan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
  10. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang;
  11. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program bidang;
  12. mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  13. menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan   tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Pasal40

  • BidangPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud  Pasal37terdiri dari:
    • Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar;
    • Seksi SDA, TTG dan Sarpras; dan
    • Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  • Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal inidipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar

Tugas

Pasal41

Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasardipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangPembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar.

Pasal42

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal41, Kepala SeksiPembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasarmelaksanakan tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di BidangPembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar;
  2. penyusunan  rencana program dan RKASeksi;
  3. memfasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat perdesaan untuk mewujudkan kelompok usaha yang maju dan mandiri;
  4. mengembangkan kerjasama dengan lembaga ekonomi yang ada guna pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin;
  5. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi  pengembangan usaha ekonomi keluarga dam masyarakat di Bidang jasa, kerajinan dan industri kecil, pertanian dan agrobisnis;
  6. menyusun rencana pendataan dan menginventarisir jumlah keluarga miskin dan fakir miskin skala Kabupaten;
  7. melaksanakan pelatihan pemberdayaan ekonomi dan bina usaha untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha;
  8. memfasilitasi penyediaan dana pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui mekanisme bantuan pemerintah atau melalui skim kredit yang tersedia;
  9. melaksanakan kebijakan pengembangan produksi dan pemasaran;
  10. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  11. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  12. mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  13. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  atasan    sesuai wewenang bidangtugasnya.

Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna  dan Sarana Prasarana

Tugas

Pasal43

Seksi SDA, TTG dan Sarpras dipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugasmembantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan  BidangSDA, TTG dan Sarpras.

Pasal44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala SeksiSDA, TTG dan Sarprasmelaksanakantugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di BidangSDA, TTG dan Sarpras SDA, TTG dan Sarpras;
  2. penyusunan  rencana program dan RKASeksi;
  3. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyusun peraturan desa yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung-jawab dan berkelanjutan sesuai potensi yang ada di desa;
  4. mengawasi pemanfaatan SDA untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat;
  5. mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi  dan LSM untuk mengembangkan kajian model sistem pengelolaan pantai dan pesisir yang bertumpu pada kekuatan masyarakat;
  6. memfasilitasi pengembangan kerjasama instansi terkait untuk rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam;
  7. menyusun rencana pelatihan TTG dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan;
  8. memfasilitasi dan merencanakan keikutsertaan dalam kegiatan gelar TTG setiap tahun dalam rangka transformasi TTG;
  9. memfasilitasi kelompok masyarakat pengelola TTG untuk mengikuti seminar/pelatihan/kursus TTG yang dilaksanakan di Kabupaten, Provinsi dan Pusat;
  10. mengadakan  pendataan,  pemantauan  dan inventarisasi serta identifikasi jenis-jenis TTG yang dilaksanakan oleh masyarakat;
  11. melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan TTG skala Kabupaten;
  12. menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama TTG;
  13. menjalin    kerjasama  dengan  instansi teknis, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya mendorong kemampuan masyarakat  untuk meningkakan kualitas dan inovasi aparat dalam pendayagunaan TTG;
  14. mengembangkan jaringan informasi dan akses TTG kepada masyarakat;
  15. menyusun pedoman pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa;
  16. menyusun pedoman pengelolaan Kekayaan Miliik Desa;
  17. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  18. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  19. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  20. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  21. melaksanakan  tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan atasan sesuai wewenang bidangtugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tugas

Pasal45

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desadipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangPemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal46

Dalam menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala SeksiPemberdayaan Masyarakat Desamempunyai tugas :

  1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di BidangPemberdayaan Masyarakat Desa;
  2. penyusunan  rencana program dan RKASeksi;
  3. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksnakan secara swakelola;
  4. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelnjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA yang ada di Desa;
  5. mendorong penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal;
  6. mendorong penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
  7. mendorong Pengembangan system trasparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraaan pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
  8. mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
  9. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melaui musyarwarah desa;
  10. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat desa;
  11. melakukan pendampingan masyarakat desa secara berkelanjutan dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan desa secara partisipatif oleh masyarakat desa;
  12. menyiapkan   bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;
  13. penyiapkan   bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi;
  14. mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  15. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala Bidangsesuai wewenang bidangtugasnya.

BidangPembangunanDesa dan Pembanguan Kawasan Perdesaan

Tugas

Pasal47

BidangPembangunanDesa dan Pembanguan Kawasan Perdesaandipimpin oleh seorang Kepala Bidangmempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di BidangFasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kasawan Perdesaan.

Fungsi

Pasal48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal47, Kepala BidangPembangunanDesa dan Pembangunan Kawasan Perdesaanmenyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan  rencana program dan RKABidang;
  2. penyiapan perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangFasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  6. menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
  7. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;
  8. mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  9. menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  10. melaksanakan   tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badansesuai dengan wewenang Bidang tugasnya.

Pasal 49

  • BidangPembangunan Desa dan Pembangunan KawasanPerdesaan sebagaimana dimaksud  Pasal47terdiri dari :
    • Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa;
    • Seksi Fasilitasi Pelaksaaan Pembangunan Desa; dan
    • Seksi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
      • Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal inidipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua Puluh

Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa

Tugas

Pasal50

Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desadipimpin oleh seorang seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangFasilitasi Perencanaan Pembagunan Desa.

Pasal51

Dalam menyelenggarakan tugassebagaimana pada Pasal50, Kepala SeksiFasilitasi Perencanaan Pembagunan Desamelaksanakantugas :

  1. penyusunan  rencana program dan RKASeksi;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di BidangFasilitasi Perencanaan Pembagunan Desa;
  3. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa ;
  4. mendorong peran serta masyarakat dalam musyarwarah perencanaan pembangunan desa;
  5. mendorong Pemerintah Desa dan BPD untuk wajib menyelenggarakan musyarwarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
  6. memfasilitasi pemerinta desa untuk mendapatkan informasi pagi indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah Kabupaten, Provins dan Pusat;
  7. memfasilitasi perubahan/revisi RPJM Desa dan RKP Desa;
  8. memfasilitasi usulan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah Kabupaten;
  9. melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Desa;
  10. menyusun Standar Satuan Harga barang/Jasa  dan Standar Biaya Perjalanan Dinas untuk Pemerintah Desa;
  11. penyiapanbahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  12. penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  13. mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  14. mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  15. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala Bidangsesuai wewenang Bidang tugasnya.

Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tugas

Pasal52

Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Pembagunan Desadipimpin oleh seorang Kepala Seksimempunyai tugas membantuKepala Bidang dalam penyiapan perumusan danpelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangFasilitasi Pelaksanaan Pembagunan Desa.

Pasal53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal52, Kepala SeksiFasilitasi PelaksanaanPembagunan Desamelaksanakan tugas :

  1. penyusunan  rencana program dan RKASeksi;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di BidangFasilitasi PelaksanaanPembangunan Desa;
  3. menyiapkan    bahan  pengkoordinasian  pelaksanaan tugas di BidangFasilitasi PelaksanaanPembangunan Desa;
  4. penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   pengendalian di BidangFasilitasi PelaksanaanPembangunan Desa;
  5. memfasilitasi  pelaksanaan program sektoralPemerintah Pusat/Provinsi dan program Daerah Kabupaten yang dilaksanakan di desa;
  6. memfasilitasi pengintegrasian program-program sektoral dan daerah ke dalam pembangunan desa;
  7. penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  8. penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  9. mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  10. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  11. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala Bidangsesuai wewenang bidangtugasnya.

Seksi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tugas

Pasal54

Seksi Fasilitasi Pembagunan Kawasan Perdesaandipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakanoperasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di BidangFasilitasi Pembagunan Kawasan Perdesaan.

Pasal55

Dalam melaksanakantugas sebagaimana pada Pasal54, Kepala SeksiFasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaanmelaksanakan tugas :

  1. penyusunan  rencana program dan RKASeksi;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di BidangFasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
  3. memfasilitasi penyusunan rencana Tata Ruang kawasan perdesaan  secara partisipatif;
  4. memfasilitasi pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
  5. memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat perdesaan;
  6. memfasilitasi kelembagaan dan kemitraan ekonomi;
  7. memfasilitasi pembangunan infrastruktur antar perdesaan;
  8. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan oleh Bupati;
  9. melakukan kajian terhadap usulan lokasi desa yang akan dijadikan lokasi pembangunan kawasan perdesaan sebagai dasar penetapan oleh Bupati;
  10. memfasilitasi pembahasan bersama dengan pemerintah Kabupaten program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Pusatdan Provinsi;
  11. memfasilitasi pembahasan bersama dengan pemerintah Kabupaten program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah Kabupaten untuk sebelum ditetapkan oleh Bupati;
  12. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat;
  13. penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;
  14. penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;
  15. mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  16. menyampaikansarandan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  17. melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala Bidangsesuai wewenang bidangtugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal56

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi Bidang keahlian masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

                                                        Pasal57

  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal56, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan Bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok sebagaimana dimasud dalam ayat (1)Pasal inidipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Jumlah Jabatan Fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan pereturan perundang –undangan yang berlaku.
  • Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.